TEMPO.CO, Washington – Presiden Amerika Serikat Donald Trump meminta investigasi digelar atas dugaan adanya kegiatan mata-mata yang dilakukan Biro Penyelidik Federal, FBI, terhadap tim kampanye pilpres 2016 yang dibentuknya.
Perintah Trump ini menimbulkan ketegangan baru antara lembaga Presiden dan FBI setelah sebelumnya Trump menuding FBI tidak adil dalam memeriksa kasus surat elektronik Hillary Clinton.
“Saya meminta dan akan melakukannya secara resmi besok bahwa Kementerian Kehakiman memeriksa apakah benar FBI/Kementerian Kehakiman telah menginfiltrasi atau memantau kegiatan tim kampanye Trump untuk tujuan politik dan atas permintaan pejabat di pemerintahan Obama,” kata Trump lewat cuitan pada Senin, 21 Mei 2018, waktu setempat dan dilansir CNN.
Atas perintah ini, inspektur jenderal Kementerian Kehakiman telah diperintahkan untuk menggelar penyelidikan dan memperlebar cakupan investigasinya.
“Jika ada orang yang menginfiltrasi atau memantau peserta kegiatan kampanye Presiden untuk tujuan tidak layak, kami perlu tahu soal ini dan mengambil tindakan yang sesuai,” ucap Rod Rosenstain, Wakil Jaksa Agung, seperti dilansir NBC News, Senin, 21 Mei 2018.
James Comey merupakan Direktur FBI saat peristiwa ini dituding terjadi. Trump memberhentikan Comey pada pertengahan tahun lalu karena perbedaan pandangan soal investigasi terkait dengan Hillary Clinton, yang menggunakan akun e-mail pribadi saat menjadi Menteri Luar Negeri pada era pemerintahan Presiden Barack Obama.
Sedangkan Rosenstein merupakan pejabat Kementerian Kehakiman AS yang mengawasi jalannya investigasi oleh penasihat khusus Robert S. Mueller mengenai dugaan intervensi Rusia untuk memenangkan Trump pada pilpres 2016.
Pada Senin sore, Trump menggelar pertemuan dengan Rosenstain, Direktur FBI Christopher Wray, Kepala Staf Gedung Putih John Kelly, dan Direktur Intelijen Nasional Dan Coats. Mereka membahas sejumlah isu dan informasi sensitif terkait dengan pertanyaan Kongres.
Sebelumnya, Jaksa Agung Jeff Sessions dan para anggota DPR dari Partai Republik telah meminta Inspektur Jenderal Michael Horowitz untuk meneliti apakah ada pelanggaran oleh FBI dan Kementerian Kehakiman dalam menggunakan kewenangan penyadapan. Ini terkait dengan penggunaan dokumen Christopher Steele, bekas agen mata-mata Inggris, oleh kedua lembaga sebagai landasan untuk memonitor Carter Page, yang merupakan bekas penasihat kampanye Trump.
Menanggapi permintaan Trump ini, Ketua Fraksi Partai Republik Nancy Pelosi mengkritiknya. “Selama berbulan-bulan @realdonaldtrump telah menghina dan mencoba mendiskreditkan pegawai FBI dan Kementerian Kehakiman untuk kepentingan sendiri dan mengalihkan perhatian dari skandal Trump-Rusia,” ujar Pelosi. “Fantasi konspirasinya tidak boleh dibiarkan melemahkan fungsi dari sistem hukum kita.”
Senator Dianne Feinstein ikut menanggapi. Senator asal California dari Partai Demokrat itu mencuit, “Kementerian Kehakiman itu bukan perpanjangan Gedung Putih, tapi independen dan melayani rakyat Amerika.”
